JAKARTA, DISWAY.ID-- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Cucun menyampaikan penghargaan tinggi kepada Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan atas keberhasilan musim haji tahun ini.
BACA JUGA:Bahtsul Masail Pra-Muktamar NU Bahas RUU Sisdiknas, Ketenagakerjaan, hingga Dana Haji
Beberapa aspek yang disorot meliputi penyelesaian visa jauh sebelum deadline, pendistribusian kartu Nusuk yang mencapai 100% di seluruh embarkasi, kelancaran layanan fast track keimigrasian, serta efektivitas perekrutan dan pelatihan petugas haji.
Kendati memberikan apresiasi, Timwas Haji DPR tetap mencatat sejumlah poin evaluasi mendasar. Hal itu melingkupi pengetatan syarat istithaah kesehatan jemaah serta kecermatan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang wajib memperhitungkan dinamika geopolitik, harga avtur, dan fluktuasi nilai tukar kurs.
Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, Timwas Haji DPR RI merumuskan 6 rekomendasi resmi kepada pemerintah:
-
Kapasitas Akomodasi: Membatasi isi kamar maksimal empat jemaah demi kenyamanan dan kesetaraan fasilitas.
-
Logistik Makanan: Memperbaiki ketepatan waktu distribusi makanan siap saji dengan mitigasi hambatan lapangan yang lebih ketat.
-
Transportasi Ramah Lansia: Memprioritaskan penggunaan armada bus yang aman dan mudah diakses lansia serta penyandang disabilitas.
-
Fasilitas Kesehatan: Menyediakan sarana medis, ambulans, kursi roda, dan pasokan obat secara terukur sesuai kebutuhan lapangan.
-
Peningkatan Layanan Armuzna: Meningkatkan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) minimal setara dengan paket kelas C.
-
Standarisasi Pelatihan Petugas: Menerapkan metode seleksi dan pelatihan PPIH kepada petugas kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD).
BACA JUGA:Puan Maharani Jelaskan Tak Temui AMPB, Pimpinan DPR Bagi Tugas
Seluruh rekomendasi laporan pengawasan tersebut telah disetujui oleh peserta Rapat Paripurna DPR RI untuk resmi ditindaklanjuti oleh pemerintah.