GKSR merujuk pada data Pemilu 2019 dan 2024.
Menurut kelompok tersebut, hampir 13,6 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2019, sedangkan pada Pemilu 2024 jumlahnya disebut lebih dari 17,3 juta suara.
BACA JUGA:Di Depan Prabowo, Hasan Gontor Singgung Fenomena Cari Muka hingga Jabatan
Karena itu, GKSR mengusulkan tiga opsi.
Pertama, menghapus aturan PT.
Kedua, apabila PT tetap diberlakukan, perhitungannya menggunakan suara sah partai politik di masing-masing daerah pemilihan.
Ketiga, apabila tetap menggunakan perolehan suara sah secara nasional, GKSR mengusulkan PT sebesar 1 persen.
Gerakan Rakyat Minta PT Dihapus
BACA JUGA:Prabowo Singgung Palestina di Gontor: Kalau Indonesia Tak Kuat, Bagaimana Bisa Bantu yang Tertindas?
Penolakan juga datang dari Partai Gerakan Rakyat. Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai kenaikan PT menjadi 5 persen berpotensi mengurangi keterwakilan suara pemilih.
Sahrin menyoroti 17.304.303 suara sah pada Pemilu 2024 yang disebut tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Menurutnya, penyederhanaan sistem politik seharusnya tidak dilakukan dengan mengurangi keterwakilan suara pemilih.
"Kalau itu maksudnya, mestinya yang disederhanakan itu adalah pengambilan keputusan di parlemennya. Jangan suara rakyat yang diamputasi," kata Sahrin.
Gerakan Rakyat mengusulkan agar PT ditiadakan atau ditetapkan menjadi 0 persen.
BACA JUGA:Ketika Prabowo Singgung Berbudi Tinggi, Ujungnya Bicara Makan Bergizi agar Anak Tak Kelaparan
Sebagai alternatif untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan di DPR, Sahrin mengusulkan penyederhanaan jumlah fraksi, bukan menaikkan ambang batas suara partai.