BACA JUGA:Direktur PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing, Negara Rugi Rp2 Triliun
Sebab, dalam sistem sebelumnya, masih ditemukan kemungkinan penyerahan bantuan tidak tepat sasaran.
"Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru," jelas Gus Ipul.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa penguatan sistem harus berjalan beriringan dengan sosialisasi yang berkelanjutan.
Pemahaman masyarakat mengenai perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, serta proses verifikasi penerima manfaat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif.
Selain itu, penguatan keamanan data juga perlu diperhatikan seiring dengan semakin terintegrasinya sistem dan meningkatnya akses terhadap data.
BACA JUGA:Menko Muhaimin Gandeng Kawasan Industri untuk Tekan Kemiskinan
Gus Ipul menyebut, keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan perlindungan data serta penguatan keamanan sistem.
“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi kerja sama antarkementerian dan lembaga dalam mendukung integrasi data melalui digitalisasi Perlinsos.
Menurutnya, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam penetapan sasaran program.
"Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung," ungkap Gus Ipul.
BACA JUGA:Serukan Aksi #KalselLumpuh, BEM UI Tuntut Penanganan Karhutla dan Krisis Kalimantan
Adapun rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.