Realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun atau 50,2% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun atau 49,8%.
Pemerataan investasi juga terus menunjukkan perkembangan positif, dengan realisasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi nasional.
Dari sisi perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia juga kembali mencatatkan surplus yang menguat pada Agustus 2026 mencapai USD3,55 miliar.
Dengan demikian, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Agustus 2026 mencatat surplus sebesar USD7,25 miliar.
Capaian tersebut ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD28,54 miliar, di tengah defisit neraca perdagangan migas sebesar USD21,29 miliar.
BACA JUGA:Apindo Soroti Rencana Motor Listrik Nasional, Ini Dampaknya bagi Perekonomian
Pada periode yang sama, nilai ekspor Indonesia mencapai USD193,64 miliar, tumbuh 4,74% dibandingkan periode Januari–Agustus 2025.
Surplus perdagangan ini turut mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan global.
Kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari keputusan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 yang kembali mengafirmasi peringkat kredit berdaulat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
Di sisi lain, Pemerintah juga memperluas sumber pembiayaan melalui rencana penerbitan Panda Bond, yakni surat utang berdenominasi Renminbi, yang memperoleh peringkat AAA dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat Tiongkok.
Berbagai capaian tersebut mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat kepercayaan investor, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
BACA JUGA:Apindo Soroti Rencana Motor Listrik Nasional, Ini Dampaknya bagi Perekonomian
Memacu Laju Pertumbuhan
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah terus memperkuat sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan nilai tambah, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan membuka sumber pertumbuhan baru.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah implementasi mandatori Biodiesel 50 (B50) sejak 1 Juli 2026, sebagai bagian dari agenda swasembada energi dan hilirisasi.
Program ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, serta mendukung aktivitas ekonomi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekosistem ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan.