Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui FLPP.
BACA JUGA:Mardani Sebut Pansel KPU Sudah Ada, Tinggal Diumumkan Presiden
Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui KPP untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha membangun, membeli, maupun merenovasi rumah.
Kementerian PKP turut memperkuat dukungan terhadap kepastian kepemilikan tanah bagi MBR melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Termasuk fasilitasi sertipikat gratis bagi MBR yang belum memiliki sertipikat sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah peningkatan target dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP, Maruarar mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Capaian kinerja, menurutnya, harus diiringi dengan tata kelola yang baik agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:Hari Santri 2026, Wagub Jateng Perkuat Pesantren Obah dan Beasiswa 480 Santri Menuju Indonesia Emas
"Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP juga besar," ungkapnya.
"Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni," tambah Maruarar menutup.