JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Program ambisius ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1.140 triliun.
Program PLTS 100 GWp resmi diluncurkan di Kabupaten Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026. Pemerintah berharap pengembangan energi surya ini tidak hanya memperkuat pasokan listrik nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.
Penghematan itu diproyeksikan berasal dari pemanfaatan PLTS yang didukung sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
“Program PLTS 100 GWp ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun dengan total investasi sekitar USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun, sekaligus berpotensi menghemat subsidi APBN hingga Rp73,9 triliun per tahun,” kata Bahlil, sebagaimana dikutip pada Senin, 19 Oktober 2026.
BACA JUGA:Pertamina NRE Pamerkan PLTS Pulau Sembur di Depan Presiden Prabowo
Prabowo Luncurkan 15 Proyek PLTS di Enam Provinsi
Hingga saat ini, Presiden Prabowo telah meluncurkan 15 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Total kapasitas dari 15 proyek awal tersebut mencapai sekitar 5,3 GWp. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp135 triliun.
Pembangunan PLTS akan menggunakan sejumlah pendekatan, mulai dari pembangkit yang dipasang di atas permukaan tanah atau ground-mounted, PLTS atap, hingga PLTS terapung.
Pilihan teknologi dan lokasi tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan energi matahari sesuai kondisi wilayah. PLTS atap, misalnya, dapat memanfaatkan area bangunan, sedangkan PLTS terapung berpotensi memanfaatkan permukaan waduk atau perairan yang memenuhi persyaratan teknis.
Meski demikian, pembangunan dalam skala besar tetap membutuhkan kesiapan jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, pendanaan, dan rantai pasok peralatan. Faktor-faktor tersebut menjadi penting agar listrik yang dihasilkan PLTS dapat dimanfaatkan secara optimal.
Secara keseluruhan, program PLTS 100 GWp diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Pemerintah akan menggandeng BUMN, perusahaan swasta nasional dan internasional, perbankan, serta berbagai instrumen pembiayaan hijau untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.
“Dengan 100 GWp ini, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia,” tegas Prabowo.
Potensi Energi Surya Indonesia Capai 3.294 Gigawatt
Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena berada di wilayah khatulistiwa. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 gigawatt.
Potensi tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, potensi sumber daya yang besar belum otomatis berarti kapasitas pembangkit dapat langsung dibangun dalam jumlah serupa.
Pemerintah masih perlu menyiapkan proyek, jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, serta skema investasi yang mendukung pengembangan PLTS.
Berdasarkan data Kementerian ESDM per Juli 2026, kapasitas PLTS nasional baru mencapai sekitar 1,76 GW, dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW.
Jika target tambahan kapasitas 100 GWp terealisasi, kapasitas energi surya Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.
Pemerintah memperkirakan pengembangan tersebut dapat mendorong kapasitas PLTS nasional menjadi sekitar 57 kali lipat dari kapasitas yang tercatat pada Juli 2026.
Target ini sekaligus menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Pelaksanaan proyek secara bertahap dan pengawasan terhadap kualitas pembangunan akan menjadi faktor penting dalam mencapai sasaran tersebut.
Program PLTS 100 GWp Diproyeksikan Buka 5,52 Juta Lapangan Kerja
Manfaat program PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik. Pemerintah juga memperkirakan proyek tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, terutama pada sektor konstruksi, instalasi, dan manufaktur.
Secara keseluruhan, program ini diperkirakan menghasilkan sekitar 5,52 juta job-years atau tahun kerja. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 3,465 juta tahun kerja pada sektor konstruksi dan instalasi serta 2,053 juta tahun kerja di bidang manufaktur.
Sementara itu, pada tahap awal, potensi penciptaan lapangan kerja diperkirakan mencapai 515.000 pekerja secara akumulatif.
Perlu dipahami, angka job-years menunjukkan akumulasi pekerjaan berdasarkan durasi kerja, bukan berarti seluruh pekerja akan memperoleh pekerjaan tetap secara bersamaan.
Besarnya manfaat bagi tenaga kerja akan bergantung pada tahapan proyek, kebutuhan keterampilan, dan keterlibatan industri dalam negeri.
Pemerintah juga ingin meningkatkan penguasaan teknologi serta memperkuat rantai pasok PLTS nasional. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bergantung pada pengadaan peralatan dari luar negeri, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung di dalam negeri.
Jika strategi tersebut berjalan sesuai rencana, program PLTS berpotensi membuka peluang usaha baru, mulai dari manufaktur komponen, pemasangan panel, pemeliharaan pembangkit, hingga pengembangan teknologi baterai.
APBN Berpotensi Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun
Salah satu manfaat yang menjadi perhatian pemerintah adalah potensi penghematan anggaran negara. Program PLTS 100 GWp diperkirakan dapat menghemat APBN hingga Rp73,9 triliun per tahun melalui pemanfaatan energi surya dan sistem penyimpanan baterai.
Untuk 15 proyek awal dengan kapasitas sekitar 5,3 GWp, potensi penghematan anggaran diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun per tahun.
Penghematan tersebut berkaitan dengan peluang mengurangi penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Semakin besar porsi energi surya yang dapat dimanfaatkan secara andal, semakin terbuka peluang mengurangi kebutuhan bahan bakar tertentu di sejumlah sistem kelistrikan.
Meski begitu, besaran penghematan aktual akan bergantung pada realisasi proyek, biaya investasi, kebutuhan operasional, kemampuan sistem baterai, dan kondisi jaringan listrik di setiap wilayah.
Karena itu, angka penghematan yang disampaikan pemerintah masih merupakan proyeksi. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat ekonomi tersebut benar-benar tercapai setelah pembangkit beroperasi.
Penggunaan Diesel Bisa Dipangkas hingga 6 Juta Kiloliter
Selain mengurangi beban anggaran, pengembangan PLTS juga diproyeksikan menekan konsumsi bahan bakar minyak, terutama diesel yang digunakan untuk pembangkit listrik di sejumlah wilayah.
Pemerintah memperkirakan program PLTS 100 GWp dapat menghemat penggunaan bahan bakar diesel hingga 6 juta kiloliter per tahun di seluruh Indonesia.
Khusus untuk 15 proyek tahap awal, potensi penghematan diesel diperkirakan mencapai 319.998 kiloliter per tahun.
Program tersebut juga diperkirakan menghemat penggunaan gas alam sekitar 35,66 ribu MMSCF per tahun. MMSCF merupakan singkatan dari million standard cubic feet, yaitu satuan volume gas dalam jutaan kaki kubik pada kondisi standar.
Pengurangan konsumsi bahan bakar berpotensi membantu memperkuat ketahanan energi, terutama apabila energi surya dapat menggantikan sebagian kebutuhan pembangkit berbahan bakar fosil secara efektif.
Namun, energi surya memiliki karakteristik produksi yang mengikuti ketersediaan sinar matahari. Oleh karena itu, sistem penyimpanan energi dan pengelolaan jaringan menjadi bagian penting agar pasokan listrik tetap terjaga ketika produksi PLTS menurun.
BACA JUGA:Lautan Luas Percepat Transisi Energi, Gandeng Greenvolt Bangun PLTS di 8 Fasilitas
PLTS 100 GWp Berpotensi Tekan Emisi 140 Juta Ton CO₂
Dari sisi lingkungan, program PLTS 100 GWp diproyeksikan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 140 juta ton karbon dioksida (CO₂).
Penurunan emisi tersebut berpotensi mendukung upaya Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim melalui peningkatan penggunaan energi rendah karbon.
Selain itu, pemerintah memperkirakan program ini dapat membuka potensi pasar karbon senilai Rp6,31 triliun, dengan asumsi harga karbon sebesar USD4 per ton CO₂ ekuivalen.
Meski demikian, potensi nilai pasar karbon tidak otomatis menjadi pendapatan yang langsung diterima pemerintah atau pelaksana proyek.
Realisasinya bergantung pada metodologi penghitungan pengurangan emisi, proses verifikasi, ketentuan pasar karbon, serta harga kredit karbon yang berlaku.
Keberhasilan program ini juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan, kelayakan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
PLTS Didorong untuk Mendukung Produktivitas UMKM
Pemerintah turut mendorong pemanfaatan listrik tenaga surya untuk kegiatan ekonomi produktif, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan pasokan listrik yang memadai, energi surya berpotensi membantu pelaku usaha menjalankan mesin produksi, menyimpan bahan pangan, mengoperasikan peralatan usaha, hingga mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah yang membutuhkan dukungan energi.
Pendekatan ini diharapkan membuat manfaat PLTS tidak berhenti pada penerangan rumah atau fasilitas umum. Energi yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang pendapatan masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja dan industri Indonesia dalam program tersebut.
“Jika mataharinya matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia, lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah agar pengembangan energi terbarukan juga memberikan manfaat ekonomi bagi industri dan masyarakat dalam negeri.
BACA JUGA:Lautan Luas Percepat Transisi Energi, Gandeng Greenvolt Bangun PLTS di 8 Fasilitas
Sementara itu, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan target PLTS 100 GWp tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan dan kebijakan pemerintah. Keberhasilannya juga ditentukan oleh seberapa efektif program tersebut dijalankan.
“PLTS 100 GWp itu masuk akal atau tidak? Yang bikin masuk akal atau tidak itu adalah eksekusi dari kebijakannya,” kata Deon dalam Media Briefing yang digelar IESR di Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Deon, pemerintah perlu bergerak cepat untuk menurunkan biaya pemasangan PLTS secara nasional apabila ingin mengejar target pembangunan dalam rentang waktu 2027 hingga 2029.
Penurunan biaya tersebut penting karena akan berpengaruh terhadap harga listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga surya. Semakin kompetitif harga listrik PLTS, semakin terbuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi surya di berbagai wilayah Indonesia.
Harga Listrik PLTS Indonesia Masih Lebih Tinggi
Deon menjelaskan, harga listrik yang dihasilkan PLTS di Indonesia saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 5–10 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh).
Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan sejumlah negara lain yang telah mencapai kisaran 3,5–5 sen dolar AS per kWh.
Perbedaan harga itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengejar target kapasitas PLTS hingga 100 GWp. Sebab, percepatan pembangunan pembangkit energi surya membutuhkan biaya yang lebih kompetitif agar proyek dapat dijalankan secara efektif.
Deon menegaskan, jika pemerintah ingin mencapai target 100 GWp pada 2029, penurunan harga listrik PLTS perlu mulai dikejar sejak 2027.
“Kalau memang mau 100 gigawatt secepat-cepatnya di 2029, maka 2027 harga PLTS yang tadinya 5–10 sen itu perlu ditekan dengan cepat jadi 3,5 sampai 5 sen tadi. Itu harus bersegera terjadi,” jelasnya.
Menurut Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si., pakar ekonomi energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) pada momentum ini Indonesia diharapkan bukan sekadar menjadi konsumen teknologi negara lain.
Dessy yang telah meneliti pengembangan energi terbarukan Indonesia sejak 2013 menilai kebijakan ini bukan sekadar proyek kelistrikan. Ia melihatnya sebagai strategi besar yang bisa menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.
“Kalau kebijakan ini berhasil dikelola, kita bisa menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. Ini bukan hanya soal listrik,” ujar Dessy.