Selain infrastruktur, kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons menjadi perhatian dalam rapat.
Pramono meminta koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus diperkuat, terutama dalam pemantauan cuaca, antisipasi genangan, dan penanganan kondisi darurat.
Dukungan TNI dan Polri juga menjadi bagian dari pembahasan. Menurut Gubernur Pramono, koordinasi telah dilakukan agar personel dan sumber daya dari berbagai instansi dapat dikerahkan sesuai kebutuhan ketika terjadi bencana.
Ia turut mengapresiasi dukungan unsur Forkopimda, termasuk pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terhadap pelaksanaan normalisasi sungai.
BACA JUGA:Pramono Lantik 3.418 Orang Jadi PNS DKI, 15 di Antaranya Disabilitas
“Kami bersyukur karena dengan keterbukaan, saling percaya, dan saling mendukung, mudah-mudahan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Pramono menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan membutuhkan kerja sama seluruh instansi, mulai dari penyediaan informasi cuaca, pembenahan infrastruktur, hingga kesiapan personel di lapangan.
Melalui percepatan pekerjaan pengendalian banjir dan penguatan koordinasi Forkopimda, Pemprov DKI Jakarta berupaya menekan risiko banjir serta memastikan keselamatan masyarakat selama musim hujan 2026/2027.