JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah belum berencana membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk menangani kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah masih mempercaya kinerja kepolisian untuk menangani kasus tersebut.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," kata Yusril, Senin, 9 November 2026.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan tindakan penyadapan tersebut mengarah ke makar. Ia memastikan saat ini aparat kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut.
"Penyelidikan itu kan berkembang terus. Malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada apa namanya? Indikasi tindak pidana makar, sesuai dengan Pasal 191, 192, 193," imbuhnya.
Ia menegaskan untuk memasukkan sebuah tindakan tersebut ke dalam makar, pihak kepolisian membutuhkan bukti.
"Jadi untuk menyatakan makar itu, perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka enggak seperti orang ngomong di media sosial, 'Pendapat saya itu makar.' Penegak hukum enggak bisa pakai," ungkapnya
Ia juga menyebut, apabila sejak awal penyidik langsung menetapkan sangkaan makar tanpa didukung alat bukti yang cukup, langkah tersebut berpotensi digugat melalui praperadilan.
"Buktinya baru ketemu malam ini, ini mengarah kepada tindak pidana makar. Kalau seketika sore itu dinyatakan makar, itu kesempatan baik untuk mengajukan praperadilan, menang mereka. Kami ini hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan," tegasnya.