Jika identitas pemegang saham pada ketiga perseroan tersebut terkonfirmasi merujuk pada orang yang sama, total nilai penyertaan saham yang dikaitkan dengan RKHK mencapai Rp4,92 miliar.
Komunitas menegaskan angka tersebut bukan temuan penghasilan tersembunyi ataupun kerugian negara.
BACA JUGA:Perkuat Stabilitas Keuangan, Wali Kota Pekanbaru Koordinasi dengan DJPb Riau Bahas TKD dan UMKM
Namun, informasi kepemilikan itu dinilai relevan untuk diteliti lebih lanjut guna memastikan kesesuaian administrasi perusahaan dan kewajiban perpajakannya.
“Pengaduan ini kami maksudkan untuk membantu otoritas perpajakan meneliti kesesuaian administrasi badan usaha, kepemilikan saham, dan kewajiban perpajakan berdasarkan data yang dapat diverifikasi,” jelas Nyoman Woro.
Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai kemungkinan transaksi antarperusahaan, pencatatan penghasilan dan biaya, serta perlakuan pajak atas transaksi yang mungkin melibatkan pihak-pihak terafiliasi.
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa, antara lain berdasarkan kepemilikan atau penguasaan.
BACA JUGA:Salat Iduladha di DJP, Menkeu Purbaya Serahkan Sapi Kurban dan Singgung APBN untuk Kelompok Rentan
Apabila penyertaan modal seseorang memenuhi kriteria dalam ketentuan tersebut, hubungan itu dapat menjadi pertimbangan dalam menilai transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.
Meski demikian, hubungan istimewa bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran perpajakan. Penilaian tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap identitas, struktur kepemilikan, transaksi, serta pemenuhan kewajiban pajak masing-masing badan usaha.
Dalam pengaduan kepada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, komunitas juga menyampaikan adanya perbedaan penulisan nama RKHK pada dokumen badan hukum dan perkara pengadilan.
Surat tersebut merujuk Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 460/Pdt.G/2026/PN Jkt.Tim.
BACA JUGA:Purbaya Tegaskan Peserta Tax Amnesty Jilid II Tak Akan Diperiksa Ulang, Sentil Pernyataan DJP
Menurut uraian komunitas, perkara pertama berkaitan dengan permohonan penetapan kesamaan nama, sedangkan perkara kedua menyangkut gugatan mengenai pencantuman nama dalam akta notaris.
Pencocokan identitas tersebut diminta agar otoritas dapat memastikan ketepatan administrasi dan hubungan hukum para pihak sebelum menarik kesimpulan mengenai keterkaitan kepemilikan.
Komunitas juga meminta DJP menilai apakah informasi yang disampaikan memiliki dasar untuk pengawasan lebih lanjut. Salah satu ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan tindak pidana perpajakan.