BACA JUGA:DJP Sebut Pelaporan SPT Capai 200–250 Ribu per Hari, Target 8,5 Juta di Akhir Maret
Pemeriksaan bukti permulaan bukan konsekuensi otomatis dari pengaduan. DJP tetap harus menilai informasi, data, laporan, atau pengaduan tersebut berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Yang kami minta adalah penilaian berdasarkan bukti. Bila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur pidana perpajakan, tentu ada mekanisme hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Nyoman Woro.
Komunitas Pengawas WNA berharap Direktur Jenderal Pajak memastikan seluruh informasi mengenai PT BCI, PT SKS, dan PT SOK ditelaah secara profesional. Apabila tidak ditemukan dasar untuk tindakan lebih lanjut, penyelesaiannya juga diharapkan dilakukan sesuai prosedur.
Dengan demikian, fokus pengaduan bukan menetapkan seseorang atau perusahaan bersalah, melainkan meminta otoritas memastikan apakah keterkaitan kepemilikan, administrasi, dan transaksi ketiga perusahaan tersebut telah sesuai ketentuan perpajakan.