JAKARTA –Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas atau SMA milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan dokumen yang selama ini menjadi perhatian publik itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan tersebut secara khusus mengatur pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Informasi mengenai pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Saat ditanya mengenai kebenaran pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut, Yusril memberikan jawaban singkat.
"Ya," kata Yusril saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (12/11).
Konfirmasi tersebut sekaligus mempertegas bahwa pemerintah telah mengambil langkah administratif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan 2 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
Dalam keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, terdapat sejumlah diktum yang secara tegas mengatur pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Pada diktum kesatu, Kemendikdasmen menyatakan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu keputusan tersebut.
Tidak hanya mencabut, Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan dokumen yang sebelumnya telah diterbitkan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam diktum kedua yang menyebutkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," demikian bunyi diktum kedua.
Dengan ketentuan tersebut, surat penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pada 2019 dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.