Asas erga omnes sendiri berarti suatu putusan atau ketentuan hukum berlaku secara umum dan mengikat pihak-pihak terkait, bukan hanya mereka yang terlibat langsung dalam perkara.
BACA JUGA:Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti Wapres
Pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kemendikdasmen bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang sebelumnya mengabulkan gugatan terkait dokumen tersebut.
MA telah memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi yang diajukan oleh M Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Mengutip laman Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Selasa (10/11), perkara tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada 30 Oktober 2026.
Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
"1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, MA juga secara tegas memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung amar putusan MA.
Dengan adanya putusan tersebut, Kemendikdasmen kemudian menerbitkan keputusan pencabutan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kewajiban yang ditetapkan pengadilan. (*)