"Peran front liner tidak boleh hanya sekadar memberikan pelayanan yang business as usual, melainkan harus aktif berperan dalam mewujudkan Dukcapil PRIMA," ucapnya.
Ada pendekatan berbeda dalam pelatihan kali ini.
Selain memperkuat pemahaman organisasi dan pelayanan digital, kegiatan tersebut juga menggandeng lembaga pengembangan profesional John Robert Power.
BACA JUGA:Akta Kelahiran Kini Bisa Terbit Lebih Cepat, Pemerintah Integrasikan SATUSEHAT dan Dukcapil
Para peserta mendapatkan pembekalan intensif mengenai pengembangan karakter, komunikasi efektif, pelayanan prima (service excellence), hingga kemampuan merepresentasikan diri melalui personal branding.
Materi tersebut dirancang untuk membangun aparatur yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi atas persoalan pelayanan.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi menyambut positif pendekatan pengembangan SDM tersebut.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur harus berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur digital yang terus didorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
BACA JUGA:Jumlah Penduduk Jakarta 2026 Turun, Ini Data Terbaru Dukcapil DKI
"Masyarakat kita hari ini menuntut standar pelayanan yang setara dengan sektor swasta: cepat, transparan, solutif, dan humanis. Pelatihan ini adalah jawaban konkret untuk mengubah stigma pelayanan publik yang kerap dinilai kaku," tuturnya.
Pelatihan ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan pola pikir digital yang adaptif, peningkatan kualitas komunikasi secara langsung maupun melalui aplikasi, serta penguatan efisiensi manajemen organisasi.
Ketiganya dinilai menjadi fondasi penting bagi instansi Dukcapil yang mengelola data administrasi kependudukan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
BACA JUGA:Raih Predikat Sangat Baik dari Kemendagri, Wali Kota Pekanbaru Pacu Optimalisasi Layanan Disdukcapil
Melalui kegiatan ini, Ditjen Dukcapil optimistis transformasi tata kelola administrasi kependudukan di Sulawesi Selatan dapat berjalan semakin optimal.
Lebih dari sekadar modernisasi sistem, transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan kependudukan.
Sebab, keberhasilan digitalisasi bukan hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan juga dari seberapa mudah, cepat, inklusif, dan manusiawi pelayanan yang diterima masyarakat.