JAKARTA, DISWAY.ID – Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka seiring berkembangnya perhatian terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk narkotika oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Di tengah wacana tersebut, sejumlah pihak mengingatkan agar arah kebijakan pengendalian rokok elektronik mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan kegiatan ekonomi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menekankan pentingnya penggunaan bukti yang tepat dalam menentukan bentuk pengendalian suatu produk.
“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian, Senin 16 November 2026.
BACA JUGA:Suara Industri Rokok Elektronik Lewat Pakta Integritas, Khawatir Pelarangan Total Picu PHK Massal
Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan.
“Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan, kemampuan pengawasan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika,” jelasnya.
Pandangan mengenai pentingnya regulasi berbasis bukti dan penguatan pengawasan tersebut juga menjadi pembahasan sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
BACA JUGA:Hasil Kajian Internasional Telusuri Hubungan Rokok Elektronik dan Diabetes
Sejumlah aspek terkait penguatan pengawasan tata niaga hingga kondisi sosial-ekonomi industri turut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa MUI.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata, menyampaikan pentingnya membedakan antara vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan penyalahgunaan vape yang beredar melalui jalur ilegal.
Menurutnya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika beredar secara ilegal tanpa pita cukai. Kondisi tersebut berbeda dengan produk vape legal dan resmi yang berada dalam pengawasan pemerintah.
“Kalau produk vape legal yang diawasi oleh pemerintah itu pasti berpita cukai. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.
BACA JUGA:Benarkah Rokok Elektrik Lebih Rendah Risiko? Ini Temuan Terbaru dari Penelitian Pennsylvania State
Dalam kesempatan yang sama, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, turut menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi dan tata niaga industri rokok elektronik.