Perang Melawan Mafia Satwa Liar, Indonesia Gandeng 25 Negara

Selasa 17-11-2026,01:01 WIB
Reporter : Marieska Harya Virdhani
Editor : Marieska Harya Virdhani

JAKARTA, DISWAY.ID – Indonesia memperkuat langkah melawan kejahatan satwa liar internasional dengan menggandeng 25 negara dalam upaya memberantas jaringan perdagangan ilegal yang semakin terorganisir dan melintasi batas negara.

Upaya tersebut didorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), serta Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Seruan penguatan kerja sama lintas negara itu disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

BACA JUGA:Kemenhut Bongkar Jaringan Satwa Liar Ilegal, Aliran Uang hingga Aset Diburu

Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP).

Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat itu mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara.

Ancaman terhadap kelangsungan hidup berbagai spesies satwa liar kini menjadi persoalan global. Hilangnya habitat, perburuan, perdagangan ilegal, hingga konflik antara manusia dan satwa tidak hanya mengancam populasi satwa di suatu negara, tetapi juga mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dunia.

BACA JUGA:Jane Goodall, Aktivis Satwa Liar dan Pakar Primata Meninggal di Usia 91 Tahun

Di sisi lain, perdagangan ilegal satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara yang dapat berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang.

Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan kejahatan satwa liar tidak cukup hanya mengandalkan penindakan di dalam negeri. Perlindungan habitat, penegakan hukum, dan kerja sama internasional perlu berjalan beriringan.

Dwi Januanto menegaskan, jaringan kejahatan satwa liar dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi antarnegara untuk menjalankan aktivitas ilegal.

"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian," tegas Dwi Januanto.

BACA JUGA:Jane Goodall, Aktivis Satwa Liar dan Pakar Primata Meninggal di Usia 91 Tahun

Ia menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal satwa liar.

Menurutnya, penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan tersebut, bukan hanya pelaku yang berada di lapangan.

Kategori :