“Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi,” kata Wamenkop Farida.
Deputi Pengembangan Koperasi Kemenkop Panel Barus menambahkan Kemenkop terus mendorong Penandatanganan Kerja Sama (PKS) koperasi sawit dengan BUMN atau swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit agar koperasi memiliki daya tawar yang lebih tinggi.
BACA JUGA:Merawat Ekosistem dari Darat hingga Laut, Begini Langkah PNM melalui Madani Lestari
Dengan semakin banyaknya koperasi menjalin kemitraan atau bahkan mampu melakukan hilirisasi maka kesempatan peningkatan kesejahteraan petani sawit dan anggota koperasi akan semakin besar.
"Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit," katanya.
Direktur Kemitraan dan Plasma di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektar lahan akan diserahkan pengelolaannya kepada koperasi dengan kriteria koperasi yang telah ditentukan.
“Ditargetkan awal tahun 2027 akan dimulai kickoffnya dimana Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria,” ucapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D menyambut baik inisiatif Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang akan menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang mampu mengembangkan potensi kelapa sawit. "Melalui koperasi kami harapkan persoalan ini bisa kita eliminasi," katanya.