Dengan terlibatnya oknum BPK, lanjut Jerry, tentu menjadi pukulan bagi pimpinan khususnya citra lembaga tersebut.
”Jelas sekali ini pukulan. Apalagi buat BPK yang katanya tidak kompromi dengan koruptor, tapi ternayata laporan keuangan jadi ajang manupulasi dan mencari keuntungan,” bebernya.
Ditambahkanya, bukan saja kasus Bupati Bogor Ade Yasin tapi di Riau, Sumatera Utara yang Gubernurnya tersangka koruptor tapi laporan keuangan dua provinsi ini masuk kategori WTP.
”Sebetulnya banyak laporan sudah tak wajar tapi dibuat wajar,” imbuh Jerry.
Ia berharap untuk penghargaan seperti ini, sementara dibekukan saja.
”Barangkali kalau mau jujur paling hanya 5 persen atau 10 persen yang laporan keuangannya baik. Tapi semua ini bisa direkayasa dengan menyuap oknum BPK,” tandasnya.
Kalau BPK mau jujur banyak barangkali laporan keuangan yang amburadul baik itu makan-minum (MaMi), TL (Tugas Luar), pengadaan barang dan jasa sampai dana Silpa.
”Agar BPK menjadi lembaga yang bersih maka perlu melibatkan KPK di dalam laporan keuangan setiap daerah,” pungkas Jerry.
Ade Yasin tidak bisa tertidur pulas malam ini setelah terjerat OTT KPK yang menyeret 11 koleganya pada Selasa 26 April 2022 hingga Rabu 27 April .
”KPK akan bersikap profesional dalam penanganan perkara Ade Yasin yang kini tersangkut perkara suap,” terang Ali Fikri dalam pesan WhatsApp yang diterima Disway.id Rabu 27 April 2022.
Selain Ade Yasin yang kini masih bertastus Bupati Bogor, KPK juga menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam kasus itu.
Mereka merupakan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. ”Ada juga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat,” ungkapnya.
Ali Fikri juga menyebut Ade Yasin bersama 11 tersangka lainnya, terlibat kasus suap laporan keuangan Pemkab Bogor.
Dalam OTT, KPK menemukan uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya hingga kini masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap.