Sedangkan unutk mengelola bisnis ini secara besar tetap dibutuhkan izin dari pemerintah.
Pendistribusian 1 juta pohon ganja ini nantinya juga bertepatan dengan berlakunya undang-undang baru tentang penanaman ganja pada 9 Juni mendatang.
Selain itu pemerintah juga menetapkan pada waktu yang sama di dalam Undang-Undang Narkotika jika menghilangkan ganja dari daftar obat dianggap ilegal.
Wakil menteri kesehatan Thailand, Sophon Mekthon, mengatakan bulan ini bahwa pemerintah berencana untuk mempromosikan gagasan industri kesehatan yang juga mencakup penggunaan ganja wisatawan.
Tetapi masih belum jelas apakah bagian dari tanaman ganja yang dihisap tersebut adalah bunga keringnya.
Menurut Carl K. Linn seorang penulis buku buletin tentang ganja di Thailand, mengungkapkan rencananya ganja juga akan dikeluarkan dari daftar obat terlarang oleh pemerintah ketika memperbaharui Undang-Undang Narkotika pada bulan depan.
Carl menambahkan, jika hanya Cannabidiol atau CBD dan rami atau produk olahan dari bahan ganja dikeluarkan dari daftar larangan, rencana pemerintah untuk mempromosikan ganja pada wisatawan makan tidak hanya sekedar mimpi.
Keputusan ini semakin kuat sejak Majelis Legislatif Nasional yang ditunjuk militer memberikan suara bulat pada tahun 2018 dalam izin penggunaan ganja untuk tujuan medis.
Salah satu partai yaitu Bhumjaithai dibawah pimpinan Anutin Charnvirakul, mengatakan dalam kampanye pada tahun 2019 bahwa pertanian ganja skala kecil dapat menghasilkan tambahan 13.000 dolar Amerika atau Rp 19 jutaan pada setiap rumah tangga.
Charnvirakul juga menambah bahwa dengan kebijakan tersebut Thailand akan medapatkan penambahan pemasukan hingga 300 juta daolar Amerika atau Rp 4 triliunan per tahun dari ganja dan rami.