Pikul Luhut

Industri yang dimaksud adalah industri yang bernilai tambah tinggi. Termasuk industri dasar untuk kebutuhan terpenting masa depan: semikonductor. Pun industri dasar untuk bahan baku solar cell.

Maka, di Kaltara itu –tepatnya di bibir barat selat Makassar– akan dibangun industri aluminium, logam campuran, dan petrochemical.

Semuanya serbabesar. Petrochemical itu, misalnya, "Tiga kali lipat lebih besar dari yang ada di Chandra Asri," ujar Luhut.

Sedangkan pabrik bajanya bukan yang seperti di Krakatau Steel. Baja campuran yang dihasilkan di Kaltara nanti yang bermutu tinggi. Yang bisa dipakai untuk mobil.

Di Kaltara itu juga akan dibangun industri polysilicon. Itu bahan baku sangat dasar untuk mulai membangun solar cell.

Kami sengaja tidak mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan detail. Belum. Saya cenderung untuk bersikap: berikan waktu yang cukup untuk menyiapkan detailnya.

Intinya: industri dasar akan dibangun di Kaltara. Sedang industri chip-nya di Batang, Jateng. Lokasi Batang itu tidak jauh dari PLTU raksasa milik Boy Thohir yang terlihat gagah di sisi utara jalan tol Tegal–Semarang itu.

Keberhasilan Luhut melakukan hilirisasi nikel membuatnya lebih pede untuk berbuat lebih jauh lagi.

Luhut yang namanya hancur-hancuran dua-tiga tahun lalu seperti mendapat obat penyegar: yang dipersoalkan dulu itu ternyata berhasil baik.

Indonesia kini terbukti mampu mendapatkan devisa besar hasil hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel itu pula yang mampu menurunkan secara drastis defisit perdagangan Indonesia-Tiongkok. Tahun lalu. ”Tahun ini bisa lebih baik lagi,” katanya.

Kalau itu menjadi kenyataan, memang harus diakui Indonesia menjadi satu-satunya negara yang perdagangannya dengan Tiongkok tidak defisit.

Kuncinya, kelihatannya, di ekspor komoditas yang bernilai tambah tinggi. Pelajaran itu akan dilanjutkan ke aluminium, polysilicon, dan logam campuran kualitas tinggi.

"Kita punya nikel, bauksit, kuarsa, dan hydropower. Itu tidak dimiliki oleh banyak negara," katanya.

Tinggal urusan SDM. Untuk industri chip itu, Indonesia akan memagangkan banyak anak muda ke Taiwan. Di Taiwan-lah terdapat industri chip terbesar di dunia. Kebutuhan chip naik terus –dan tidak akan pernah turun. Sebagai negara yang memiliki bahan baku dan sumber listrik murah, Indonesia harus ke sana.

Bukan main banyaknya pekerjaan itu. Berat-berat pula.

Kita memang punya pepatah indah dari masa nan lalu: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Tapi, barang berat di Kaltara itu tidak untuk sama dipikul. Berat itu Luhut yang pikul, yang ringan yang kita jinjing. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Krisis Izin

Tukang Nggambar
Sbg pemburu pertamax yang masih berjuang berburu sejengkal kaplingan di pinggiran surabaya, apalah daya baah.. Baaah... Gaji naiknya gak sampek 1%, tanah naiknya 15%. Mau ikut2an berburuh lahan negara? Meskipun tersedia.. Cuma bisa.. Hahahaha...

Ibnu Ukkasyah
Wah, sekelas Pak DI belum dapat kopian SK. Sy baca copian SK Ibu Menteri KLHH tertanggal 5 Januari 2022 di salah satu grup WhatsApp.  Jadi apakah memang ada Keppres atau cuma SK Menteri itu saja? Tulisan Pak DI membingungkan rakyat jelantah

Mirza Mirwan
Kalau dibilang yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) adalah Presiden Jokowi, ya tidak salah. Karena pemerintah (eksekutif) adalah presiden beserta kabinet dan organisasi di bawahnya. Dan kementerian ESDM adalah yang mengeluarkan IUP itu. Dan sebenarnya kementerian ESDM juga yang mencabutnya. Total luas lahan pertambangan yang dicabut IUP-nya, yang ditulis Pak DI, hanya 2 juta hektar. Tetapi menurut siaran pers Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tgl. 6 Januari ternyata 3.201.046 hektar. Berikut saya kutip poin siaran pers Ditjen Minerba No. 1Pers/MB.06/DJB/2022 yang disampaikan Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin. IUP yang dicabut meliputi: # 1.776 perusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, serta batuan, dengan luas wilayah 2.236.259 hektar, tersebar di provinsi Bengkulu, Jambi, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kep. Babel, Kep. Riau, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulteng dan Sultra. # 302 perusahaan pertambangan batubara dengan luas wilayah 964.787 hektar, tersebar di provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulsel dan Sultra. Dari siaran pers itu jawaban atas pertanyaan Pak DI, siapa yang memegang daftar 2078 perusahaan yang dicabut IUP-nya adalah Direktorat Jendera Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Sementara juga ada 190-an perusahaan yg bergerak di sektor kehutanan juga dicabut izinnya, daftarnya tentu di Kementerian KLH.

Juve Zhang
Yg dicabut itu belum tentu kandungan batubara nya bagus, kalori tinggi, juga letaknya terlalu dalam, atau jumlahnya gak layak ditambang. Juga akses nya ke sungai dll. Modal tambang baru itu supergede.

Er Gham
Cabut singkong perlu tenaga besar. Cabut berkas perlu repot bolak balik di kantor samsat. Cabut gigi perlu sekolah dulu 4 tahun. Cabut izin cukup tanda tangan (lha wong dasar hukum untuk mencabut sudah ada kok jika pemilik izin menelantarkan lahannya)

WYG S2021
Tiba-tiba muncul larangan ekspor adalah cermin tidak bisa kerja dengan benar, tidak ada pengawasan dgn reward and punishment, mau gampang sikat masalah dengan sapujagat milik kekuasaan, justru presiden terpaksa turun tangan meluruskan bahwa yang sudah memenuhi DMO tidak tercakup larangan yang dikeluarkan bawahannya tetapi yang mengabaikan DMO akan dikenai larangan ekspor bahkan dicabut ijin usahanya.   

Purnomo Inzaghi
Persoalannya ada dua : usulan yang telat atau persetujuan yang lambat. Jawabnya ya bisa dua duanya, menilik birokrasi negeri kita yang memang ribet dan bertele tele.  Sudah banyak keputusan Jokowi yg ibarat umpan dalam sepakbola tuh kayak punya David Beckham atau Andrea Pirlo...tinggal cocor masuk gawang. Masalahnya para penyerang, dalam hal ini para pembantu presiden bisa ngga jadi seperti Robert Lewandowski, Filippo Inzaghi, Wayne Rooney atau Karim Benzema yg bisa eksekusi umpan jenis apapun jadi gol. Rakyat sebagai penonton mudah-mudahan bisa bersorak atau standing ovation menyambut gol dan kemenangan.

Arif Rahman
Dengan kemajuan internet, desentralisasi perijinan sudah tidak relevan. Otonomi daerah terbukti telah memindahkan korupsi dari pusat ke daerah. Suatu saat kantor kecamatan tidak diperlukan lagi. Kantor balaidesa yg diperkuat. Pendaftaran KTP, KK, Akta Kelahiran bisa dilakukan dari HP. 

CecepS
saya beri tepuk tangan sepuluh jari setiap ada yg menulus berita pencabutan izin ini .. di fb .. di twt .. di DI .. saya langsung tepuk tangan .. seorang yg bertubuh kerempeng .. tidak pernah memanggul bedil ..meski ketika jd mahasiswa sekalipun .. tp berani membuat keputusan menggorok leher pengusaha yg kakinya mengangkang .. inget puisinya WS Rendra .. .. kebetulan saya baru dengar di youtubenya Akbar F .. uncensorred .. eh pagi ini di Detik dimuat dg judul .. saat jadi Bos PLN, Dahlan ngaku dipalak DPR milliaran untuk THR .. .. saya jadi sedikit mengerti bagaimana para pejabat negeri ini menjalankan pemerintahan ...

Liam
cetak perusahaan busuk trus di IPO kan. Aku tak pandai saham, tapi dulu sempat tanya ke bos ku, harusnya bos ku daripada capek nagih bon trus ke customer. Cari caranya bikin PT saja, teus IPO tahan 30 persen saham. Itungan modal kan bisa diatur,bukan kah auto cuan kalau sudah begitu. Bos ku bilang : Tak segampang itu dudul. Berarti bos ku kurang canggih lah Ji?

Disway Reader
Saya kira NU mampu membeli tanah yg sangat luas yg di tawarkan presiden jokowi. Warga nadhiyin berjuta2 di seluruh nusantara SMP ke pelosok desa, klo tiap warga nadhiyin nyumbang 10rb sj brp milyar uang yg dihasilkan dr sumbangan itu.! Utk kemaslahatan umat NU sendiri

Tarjo
Mirip ironi pengusaha oksigen meninggal kekurangan oksigen.

Disway 19081733
Tak masalah ada gugatan dan itu bagus-bagus saja. Yang penting sikap presiden. Bahwa presiden berani bersikap tegas dan keras seperti itu sudah kemajuan sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki di masa lampau. Soal ribut pasti ribut soal rame pasti rame, itu dinamika biasa. Memang oligarki harus digempur bisa oleh masyarakat atau penguasa yang berniat bersih-bersih. Oh ya soal bersih-bersih ingat pengalaman pak Dahlan di PLN. Bahwa bersih-bersih tidak mudah, akan ada yang disakiti dan akan ada yang balas dendam. 

Tunk B
DMO masih bisa diakali, Abah, yaitu dengan cara bayar denda. “Denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (ADN) dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi.” (LK ITMG). contoh di BYAN, denda DMO, LK Q1'21 diberi nama pembelian Quota DMO . Di LK per September dengan nama DMO. Berapa denda per ton DMO-nya, BYAN.Total volume BYAN selama 9 bulan 2021 = 29,3 juta ton Penjualan domestik sampai dengan 30 September 2021 = 11 % dari volume penjualan, jadi porsi DMO = 25 % - 11 % = 14 %. Total selisih volume penjualan yang dibawa ke perhitungan DMO = 14 % x 29,3 juta ton = 4,102 juta ton. Tarif denda per ton = Total angka denda DMO dibagi dengan porsi DMO = USD 4,248,955.-. dibagi 4,102 juta ton Hasilnya : 1,02 US$ Hanya satu dolar, bro.... bandingkan dengan harga ekspor : 160US$-70$US$ = 90US$ *sumber, kis4ros user stockbit* mending bayar denda yang satu dolar yu es, pun masih cuan 89 dolar US jika harga bb 160 US$.Kalau denda hanya segitu dolar, jelaslah... pada pilih denda, akhirnya PTBA yang jadi sapi perah PLN, dengan setor 55% dari total produksinya. Seharusnya swasta tuh yang diperas untuk DMO, toh swasta tidak setor dividen ke negara.

jonk java
cebong hidup di air, kampret hidup di udara. berarti perlu cari karakter hewan yg hidup di darat dan cinta damai. gukguk mbah :-D

Mbah Mars
Pak DI kadang nulis artikel tentang kehebatan Pak Jokowi. Kadang juga menulis kegagalan-kegagalan pemerintah. Bahkan menulis juga tentang Anis Baswedan. Sampai ada yang gemes. Pak DI itu dari grup Kadrun apa Cebong ? Label pejoratif Cebong datangnya dari grup Kadrun. Sedang label pejoratif Kadrun muncul dari grup Cebong. Nah, bagi kelompok yg tidak memiliki ciri-ciri yang ada pada dua grup itu kan tidak punya lawan yang melabeli. Maka orang atau kelompok di luar Cebong dan Kadrun ini sampai sekarang belum punya label. Apakah anda punya usul namanya apa ? Apa grup merpati saja yg melambangkan perdamaian ?

Parikesit
Suwun, bung Alex. Pemerintah Malaysia melakukan subsidi hanya di kemasan 1 kg. Sedangkan untuk kemasan 5 kg, harga masih di kisaran Rp. 95.000, - atau Rp. 19.000,- /kg. Skema subsidi minyak masak (minyak goreng) di Malaysia, mungkin mirip subsidi LPG melon 3 kg di temoat kita.  Kalau perusahaan minyak goreng dikatakan untung besar, itu tidak tepat. Karena perusahaan tsb "sudah kena" di tingginya bahan baku. Dan dia harus beli bahan baku sesuai pasaran dunia. Suwun.

Alexs sujoko sp
Kok pemerintah harus subsidi harga.....? Ketika kemarin - kemarin harga normal  toh pengusaha sudah untung. Bayangin cost produksi dalam rupiah, jual eksport dalam dolar amerika ( USD ), harusnya pengusaha untung berlipat - lipat saat ini saat harga melambung tinggi. Justru ketika lagi untung besar pengusaha lupa diri....bahwa harusnya memikirkan kestabilan harga buat warga/ Bangsa Indonesia. Bukan semua Minyak Goreng dieksport ke luar. Kembali lagi, apakah kuota pasar dalam negeri sudah diatur. Terus pengawasannya seperti apa ????? ruwet - ruwet ini. Pengawasan dan punismentnya tidak jalan.......opo kong kalikongnya tidak bisa dihapus ?

Parikesit
*** Harga minyak goreng di Malaysia masih di 2,5 Ringgit, sekitar Rp. 8.500 per Kg.  Pemerintah Malaysia memberikan Subsidi untuk minyak masak kemasan 1 kg. Semoga pemerintah RI berkenan memberikan subsidi (setidaknya untuk sementara waktu)

Sin
gara-gara telat cabut kartu ATM mesti ganti gara-gara telat cabut orang jadi sakit gigi gara-gara telat cabut rumput jadi tumbuh tinggi gara-gara telat cabut 9 bulan jadi bayi cabut izin dari pak jokowi, jangan sampai bikin rakyat mati berdiri atau negara krisis energi gara-gara oligarki