TANGERANG, DISWAY.ID – Terkait dengan kelangkaan bahan bakar solar yang terjadi di berbagai daerah, Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengan Pendapat (RPD) yang menghadirkan pihak pihak Pertamina, Patra Niaga dan Kilang Pertamina Internasional pada Senin 28 Maret 2022 lalu.
Dalam RPD tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi dari Fraksi Partai Gerindra meminta pihak Pertamina untuk menambah kuota bio solar terkait semakin meningkatkan permintaan seperti dilansir dari dpr.go.id.
“Setelah tidak ada PPKM, melai kembali terjadi peningkatan operasional baik angkutan barang maupun bus penumpang. Kami berharap kuota bio solar dapat ditingkatkan untuk menghindari terjadinya antrean yang penjang dan kelangkaan bahan bakar ini di berbagai daerah,” ungkap Khilmi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Andre Rosiade yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, yang meminta agar adanya peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.
BACA JUGA:Duar, Tabung Pemadam Malah Meledak, 1 Orang Tewas
Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp 500 juta jangan nganteri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas serta ke Menteri ESDM.
“Hal ini agar rakyat yang membutuhkan subdisi tersebut tepat sasaran. Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas dan mengganggu pergerakan ekonomi lain,” tambah Andre.
Dalam acara RDP tersebut terdapat beberapa rekomendasi dari DPR dan merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang dialami Pertamina dan Sub Holdingnya saat ini.
BACA JUGA:Dukung Standar Emisi Euro 4 di Indonesia, United Tractors dan Scania Hadirkan Truk dan Bus Terbaru
Adapun rekomendasi tersebut adalah dukungan dari Komisi VI DPR tentang penyaluran BBM serta penambahan kuota bahan bakar atas meningkatnya kebutuhan menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri.
Dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi, Komisi VI DPR meminta untuk dilakukanya pengawasan yang ketat sehingga distribusi bahan bakar bersubsidi dapat tepat sasaran sesuai yang membutuhkan.
BACA JUGA:Duh! DPR Setuju Pertamina Naikan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax Bakal Rp 16 Ribu per Liter?
Sedangkan terkait dengan subsidi solar, Komisi VI DPR meminta perintah untuk mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya.
Dalam penyesuaian harga, Komisi VI DPR-RI mendesak Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah untuk menentukan aturan dalam penetapan rumusan harga Pertalite sehingga dapat segera diterapkan.