JAKARTA, DISWAY.ID- Wasekjen DPP Partai Golkar Sebastian Salang mengomentari aksi mogok pelaku wisata di Labuan Bajo.
Pelaku wisata Super Premium Labuan Bajo melakukan mogok total dalam pelayanan bagi wisatawan, Selasa 2 Agustus 2022.
Pelaku wisata kompak melakukan aksi mogok selama 1 bulan mulai 1 Agustus kemarin. Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo atau Pulau Komodo dan Padar di Labuan Bajo sebesar Rp 3,75 juta.
Aksi tersebut membuat sejumlah wisatawan asing maupun lokal pun akhirnya terlunta-lunta ketika tiba di Ibu kota Kabupaten Manggarai, NTT itu karena tak ada pelaku wisata yang melayani.
Sebastian Salang mengatakan, kebijakan kenaikan tarif oleh pemerintah menimbulkan efek buruk bagi pelayanan pariwisata.
BACA JUGA:Nikmati Indahnya Negeri di Atas Awan dari Bumi Makukuhan Temanggung, Cek Lokasinya
BACA JUGA:Fenomena Embun Es di Dieng Disebut Upas, Mengandung Racun, Ini Alasannya
"Banyak menunda dan membatalkan perjalanan (wisatawan,red). Selain itu image terhadap daerah wisata premium jadi rusak dan buruk. Bukan mustahil dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain," kata Sebastian, Selasa 2 Agustus 2022.
Sebastian mengatakan, perlawanan berupa aksi mogok tersebut adalah tamparan keras bagi wajah pemerintah daerah dan pusat khususnya provinsi NTT.
"Penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat".
"Potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yg ditempu melalui jalan pintas. Mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat," tambahnya lagi.
Menurut Sebastian, pemerintah harus menyadari perlawanan dan fakta bahwa kebijakan kenaikan tarif itu gagal dan menariknya kembali.
"Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini utk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan, tidak akan memperbaiki situasi, justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium. Secara faktual kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan public trust. Karena telah melahirkan konflik dan kegaduhan. Karena itu kebijakan tersebut telah gagal dan sebaiknya segera dibatalkan atau dicabut kembali. Pemerintah Pusat harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tak perlu malu untuk menarik kembali".