JAKARTA, DISWAY.ID - Kalimat 'Gerombolan' yang keluar dari mulut Effendi Simbolon saat rapat kerja dengan Panglima TNI pada 5 September 2022 lalu mantik reaksi anggota TNI di seluruh tanah air.
Pada akhirnya Effendi Simbolon yang tercatat sebagai Anggota Komisi I DPR RI dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Effendi Simbolon dituding telah melanggar kode etik menyebut 'TNI seperti gerombolan' saat rapat Komisi I DPR RI beberapa hari lalu.
Hari ini, Selasa 13 September 2022, Efendi Simbolon dilaporkan Ketum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D Kamang. Tanda bukti pelaporan diserahkan Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam kepada Bernard.
Atas kejadian ini Bernard berharap Effendi Simbolon segera menyikapi hal ini dengan meminta maaf atas pernyataannya yang disampaikan pada rapat kerja dengan Kemhan hingga Panglima TNI.
"Harapannya Pak Effendi bisa minta maaf kepada prajurit-prajurit itu," ujarnya. Seperti diketahui Effendi Simbolon soal 'gerombolan' memicu protes prajurit TNI.
Saat itu Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat pada 5 September 2022. Kebetulan rapat tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
BACA JUGA:Akun Twitter Resmi TNI AD Diretas Sejak 25 Agustus 2022, Sampai Sekarang Belum Kembali, Kok Bisa?
Inilah yang memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.
Effendi Simbolon menyebut isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Effendi kemudian menyebut TNI seperti gerombolan.
Berikut Pernyataan Effendi Simbolon:
Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini, kita agak kesampingkan masalah pembahasan anggaran ini, anggaran sudah hampir pastilah, sama. mungkin tak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita tahu, kalau perlu setelah kita rapat pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita Hadirkan Kepal Staf Angkatan Darat, kita hadirkan Panglma TNI untuk membahas, kami banyak sekali temuan-temuan ini. In subordinary, disharmoni, ketidakpatuhan.
BACA JUGA:Tegang! DPR Bereaksi Keras, Tangkis Pernyataan Jenderal Dudung: Era ke Sini Harus Semakin Matang dong TNI
Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa, penggerak dari kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden, tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen, bapak-bapak semua sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat, tapi selamatkan TNI nya. Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa, ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porakporanda TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan RKA, kalau perlu langsung kita setujui'.