JAKARTA, DISWAY.ID - Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik menjadi Penjabat Gubernur DKI pada Senin, 17 Oktober 2022.
Kepala Sekretariat Presiden itu akan dilantik pada 17 Oktober 2022 setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan-Riza Patria selesai penuh selama 24 jam pada 16 Oktober 2022.
Heru juga pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) saat era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
BACA JUGA:Heru Resmi Jadi Pj Gubernur, Anies : Kita Semua Bersyukur
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Ia menyisihkan dua kandidat lainnya yakni Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Presiden Joko Widodo menyebutkan beberapa alasan penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Saat menyampaikan keterangannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 Oktober 2022, Presiden menyampaikan bahwa penunjukkan tersebut berdasarkan penilaian cara kerja, kapasitas, dan kemampuan dalam pemerintahan.
BACA JUGA:Ditanya Penyebab Banjir Jakarta, Anies Baswedan: Akibat Banyaknya Air yang Jatuh Bersamaan
“Saya kenal Pak Heru kan lama sekali waktu jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan. Saya tahu betul cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menilai Heru Budi Hartono memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan di DKI Jakarta.
“Komunikasinya sangat baik dengan siapa pun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru Budi Hartono terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan.
Kepala Negara berharap dengan kapasitas yang dimiliki Heru, masyarakat dapat melihat perkembangan signifikan utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta.