JAKARTA, DISWAY.ID-- Hingga kini Federation Internationale de Football Association (FIFA) belum merespons surat yang dikirimkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Surat dikirim Komnas HAM kepada FIFA tersebut di antaranya untuk meminta keterangan adanya hak asasi manusia, termasuk dalam lingkung pengawasan induk sepak bola dunia itu terhadap PSSI atau lembaga penyelenggara laga sepak bola hingga terjadinya Tragedi Kanjuruhan belum lama ini.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan jika hingga Jumat 28 Oktober 2022 mendatang belum ada respons, maka pihaknya akan menginterprestasikan sendiri bagaimana statuta FIFA terkait Hak Aksasi Manusia.
BACA JUGA:Motor Listrik Yamaha E01 Resmi Mengaspal di Indonesia, Ini Spesifikasinya
"Kita akan menginterpretasikan sendiri nanti akan kita akan menganalisa sendiri bagaimana apa dokumen-dokumen FIFA dan hak asasi manusia," katanya kepada Wartawan disway.id, Rabu 26, Oktober 2022.
Diketahui, Surat permintaan keterangan kepada FIFA oleh Komnas HAM sudah dikirim pekan kemarin.
Pihaknya akan meminta keterangan FIFA secara tertulis atau pertemuan secara daring.
"Kami membuka untuk keterangan tertulis atau melalui platform pertemuan online," ungkapnya.
Alasannya, FIFA diminta keterangnnya selaku induk dari PSSI.
"Kenapa kemudian Komnas HAM meminta keterangan terhadap FIFA tentu saja adalah karena PSSI adalah anggota FIFA," katanya kepada awak media di kantornya, Senin 24 Oktober 2022.
BACA JUGA:Surati FIFA, Komnas HAM Pertanyakan Mekanisme Pengawasan
"PSSI juga mengklaim statuta PSSI mengadoipsi statuta FIFA, FIFA menghormati HAM dan ini penting juga bagamana kemudian komitmen dan pelaksanaan dari komitmen tersebut," tambahnya.
Pihaknya mempertanyakan regulasi pengawasan FIFA kepada PSSI.
Hal yang dipertanyakan ialah terkait mekanisme hingga sanksi buntut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.
"Jadi, kalau ada pelanggaran seperti apa, mekanisme dan sanksi seperti apa, soalnya yang jadi pokok diskusi selama ini kan intervensi pemerintah terhadap FIFA, padahal banyak sekali ini pelanggaran," katanya di kantor Komnas HAM, Senin 24 Oktober 2022.