JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) dengan cara ditunjuk langsung Menteri Agama (Menag) tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Protes atas mekanisme pemilihan rektor ditunjuk langsung Menag tersebut ramai mengemuka, di antaranya bermula disuarakan oleh pengajar di UIN Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta, Saiful Mujani.
Dalam kritiknya, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu hingga menyebut "Jahiliah" atas mekanisme pemilihan rektor yang berlaku saat ini yaitu ditunjuk langsung oleh Menag.
BACA JUGA:Ini Urutan Kedatangan Pemimpin Negara dan Tamu Undangan KTT G20 di Bali
BACA JUGA:Skandal Buku Merah Tito Menguap, Buku Hitam Sambo Bakal Diungkap
Protes Saiful Mujani atas prosedur pemilihan rektor UIN melalui tulisan panjangnya di twitter tersebut, juga disaut oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily.
Politisi Partai Golkar itu menolak prosedur pemilihan rektor dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh Menag.
Disebutkan Ace Hasan Syadzily, pihaknya pernah mempertanyakan mekanisme pemilihan rektor UIN dan meminta Menag saat dijabat Lukman Hakim Saifudin pada 2014 lalu merivisi peraturan yang sangat politis tersebut.
"Sistem pemilihan rektor untuk perguruan tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN yang menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 68 pernah kami pertanyakan," ujar Ace Hasan Syadzily.
Dikatakan Ace, pihaknya menanyakan terkait PMA 68 tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama era Lukman Hakim Saifudin.
BACA JUGA:Rp 747,041 Miliar Dana BOS Tahap II Sudah Masuk Rekening Madrasah Hari Ini, Silakan Cek!
BACA JUGA:Madrasah Bisa Ngoding, Ini Cara Daftar Beasiswa Pelatihannya
"Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi, karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace kepada wartawan, Senin 14 November 2022.
Ace menegaskan dirinya tidak setuju dengan mekanisme pemilihan rektor UIN dengan penunjukan langsung Menteri Agama setelah melalui proses seleksi 3 (tiga) besar.
"Rektor itu bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik," tegas Ketua DPP Golkar ini.