BACA JUGA:Kejadian Unik! Hakim Tunda Sidang Ferdy Sambo Cs Karena Kebelet Kencing
BACA JUGA:Resep Nasi Siram Ayam Jamur, Menggugah Selera di Jam Makan Siang
“Pelatihannya secara offline ini akan dilakukan secara bertahap yang diawali di sepuluh provinsi dan pelatihan pembuka gelombang pertama ini akan dilakukan di triwulan I-2023,” ujarnya.
Adapun besarnya bantuan yang akan di dapati oleh penerima Kartu Prakerja sebesar Rp 4.2 juta per orang.
Adapun rincian dari besarnya pendapatan tersebut untuk biaya pelatihan sebesar Rp 3.5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
BACA JUGA:Resep Nasi Siram Ayam Jamur, Menggugah Selera di Jam Makan Siang
BACA JUGA:Daftar 49 Kampus di Indonesia dengan Status Akreditasi Unggul, Cek Disini
Masih dengan Airlangga, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.
“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti Bansos Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” ujarnya.
Adapun implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
BACA JUGA:Resep Nasi Siram Ayam Jamur, Menggugah Selera di Jam Makan Siang
BACA JUGA:Ustaz Adi Hidayat Ungkap Keutamaan di Hari Jumat Sore: 'Ada Waktu Singkat'
Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum ‘Future Job Report’, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan bentuk Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” tandasnya.