JAKARTA, DISWAY.ID - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tak mengetahui terkait adanya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI senilai Rp2,85 triliun pada 2020 lalu.
Pengakuan itu dia lontarkan usai adanya sebuah akun Twitter @kurawa melalui cuitannya menyebut jika mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama," ucap Heru di Balai Kota, Rabu, 11 Januari 2023.
BACA JUGA:Rian Mahendra Sesumbar Gak Bakal Kembali ke PO Haryanto, Haji Haryanto: Pintu Rumah Selalu Terbuka!
Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, katanya, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.
"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," tambah Heru.
Sebelumnya, Melalui sebuah thread di Twitter, @kurawa membeberkan kronologi tudingan korupsi bansos Pemprov DKI.
Dalam utasnya tanggal 9 Januari 2023 lalu, ia mengatakan temuannya ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.
“Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulisnya dalam akun @kurawa.
BACA JUGA:Putri Candrawathi Minta Maaf ke Keluarga Brigadir Yosua, Begini Pengakuannya
Namun, @kurawa mengaku terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.
Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.
Dalam cuitan tersebut ia juga menyebutkan Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp2,85 triliun. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya.
“Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya,” ujarnya.