JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2024 mendatang.
Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan berbasis nama dan alamat dengan menggerakkan seluruh komponen lintas sektor Perangkat Daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
BACA JUGA:Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Meningkat Menjadi 95.668 Jiwa
BACA JUGA:Senangnya Warga Setelah Halte Transjakarta Ragunan Selesai Direvitalisasi
"Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024," ungkap Heru kepada wartawan, Jumat, 3 Februari 2023.
Kemudian, strategi yang kedua yaitu dengan membuat program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.
Intervensi ketiga, yakni melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).
Lalu, intervensi keempat, melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
Pemprov DKI mengaku untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.
Namun, Pj Gubernur Heru dan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran