JAKARTA, DISWAY. ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan atau militarisme.
Menurut Koordinator KontraS, Fatih Maulidiyanti, dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada di Papua justru pemerintah harus melihat akar permasalahnnya terlebih dahulu.
"Pemerintah seharusnya melihat konflik yang selama ini terjadi di Papua berdasarkan akar masalah," ujar Fatia Maulidiyanti dalam keterangan resminya, Minggu, 12 Februari 2023.
Berdasarkan hasil temuan tim kajian LIPI tentang Papua, ada 4 akar masalah yang menjadi pemicu konflik kekerasan di Papua.
Adapun 4 akar permasalahan yang ada di Papua, yaitu Pertama, marjinalisasi terhadap masyarakat Papua. Kedua, kegagalan pembangunan.
Kemudian ketiga, persoalan status politik Papua. Akar permasalahan yang terakhir, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Atas temuan tersebut, pemerintah perlu menindaklanjutnya dengan mengupayakan cara-cara non kekerasan berupa pendekatan dialog untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi," jelas Fatia.
BACA JUGA:Nasib Erma di Ujung Tanduk! PT SAI Masih Ogah Perpanjang Kontrak Kerjanya, Lima Rekannya Sudah
Sebagaimana diketahui, kelompok Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNBP - OPM) diduga telah melakukan penyanderaan terhadap seorang pilot pesawat Susi Air.
Adapun pilot pesawat Susi Air sendiri merupakan kewarganegaraan asing, yakni dari Selandia Baru.
Oleh sebabnya, melihat dari permasalahan tersebut, Fatia justru menyarankan kepada pihak yang berkonflik untuk Bersikap hati-hati.
Hal tersebut diperlukan agar orang yang saat ini disandera, dapat dibebaskan dengan selamat.
"Kami mendorong kepada pihak yang berkonflik mengedepankan pendekatan secara damai atau non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi," kata Fatia.
"Semua pihak harus menghindara cara-cara kekerasan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keselamatan orang yang disandera harus menjadi prioritas," lanjutnya.