Desak Pertamina
Hal ini, menurut Ijal, seharusnya menjadi tanggung jawab Pertamina dan pemerintah.
Pasalnya data QR Code MyPertamina miliknya diduga sudah dibocorkan.
"Kita paham maksud pemerintah membatasi kuota BBM subsidi ini. Tapi kalau memang belum semua kendaraan memiliki barcode, jangan diterapkan dulu.
"Jangan barcode boleh, masukkan plat kendaraan boleh. Akibatnya bocor seperti ini.
BACA JUGA:Berikut Ini Daftar Alutsista Milik Mabes TNI, AD, AL dan AU
"Pemilik asli tidak tahu kuotanya dipakai orang lain pakai catat plat nopol.
"Artinya gak efektif juga kebijakan ini, masyarakat direpotkan, BBM bocor, pemerintah tetap rugi juga," imbuhnya.
"Harusnya tetapkan saja satu, pakai barcode, tidak boleh pakai catat plat nomor," tambahnya.
Ia pun berencana akan mengadukan masalah serius ini ke Ombudsman Babel demi mengungkap penyelahgunaan data QR Code MyPertamina miliknya.
"Saya minta Ombudsman meminta Pertamina membuka data pembelian BBM dengan plat nomor kendaraan saya.
"Karena semua data transaksi, lokasi, jam terekam di aplikasi My Pertamina itu, dan itu bisa mengungkap semua," tukasnya.
Tiga Minggu Tak Bisa Isi Pertalite
Nasib serupa dialami oleh Suhdi, dosen Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB).
Ia mengaku sudah tiga minggu kendaraannya tak bisa mengisi Pertalite.