"Saya sudah pastikan ke kejaksaan agung 'ini ada politiknya nggak?' 'nggak'," katanya.
Adapun, Mahfud MD menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula pada tahun 2020, di mana pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 28 triliun yang dianggarkan hingga 2024.
Namun, anggaran tersebut dikeluarkan secara bertahap, yang mana pertama kali dikeluarkan sebanyak Rp 10 triliun untuk proyek 2020-2021.
BACA JUGA:Polisi Periksa Mario Dandy Terkait Kasus Dugaan Pencabulan pada AG
Akan tetapi, kata Mahfud MD, anggaran dana yang kucurkan tersebut tidak membuahkan hasil bagus hingga 2021.
"Sampai akhir tahun 2021 itu barangnya enggak ada," imbuhnya.
Oleh sebab itu, proyek tersebut diberikan perpanjangan waktu hingga Maret 2023. Namun, ternyata tiang BTS yang ditargetkan sebanyak 4.800 tiang, ternyata hanya ditemukan 985 tiang BTS.
"Pada akhirnya tahun 2021 Desember itu diperpanjang sampai Maret 2023 katanya diperpanjang namun memang ada barang 985 (tiang BTS)," jelas Mahfud MD.
"Itukan mau membangun 4.800 tiang. Tiang itu dijejak (lacak) dengan satelit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan hanya ada 985 (tiang) itu pun disampel tidak ada hanya barang-barang mentah mati gitu engga ada gerakan sinyal dioperasikan," tambahnya.
BACA JUGA:Diungkap Mahfud MD Lagi Soal Proyek BTS, Cuma Ada 957 Unit dari 4.200 Tower yang Dilaporkan
Oleh karena itu, pihak Kejaksaan Agung pun mulai melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dan tidak mengarah ke partai politik.
"Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan," tandasnya.