JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada Agustus 2023 mendatang.
SKI tersebut dilakukan Kemenkes melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang hasilnya diharapkan menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029.
SKI 2023 akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023, dengan melibatkan 586 ribu rumah tangga di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.
BACA JUGA:Korban dan Kuasa Hukum Si Kembar Datangi PMJ, Minta Kepastian Hukum
Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan SKI dibutuhkan untuk menyusun kebijakan program pembangunan kesehatan yang terarah dan tepat sasaran.
"Karena itu, SKI ini dibutuhkan sebagai alat bukti yang sangat sensitif yang mewakili kondisi kesehatan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Adapun tujuan SKI yaitu memotret status kesehatan masyarakat serta faktor risiko yang ada dalam masyarakat.
SKI ini juga bertujuan untuk melihat status gizi masyarakat karena SKI ini dipadukan dengan survei status gizi Indonesia yang dilakukan setahun sekali.
Diketahui, Tahun 2023 telah mendekati tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
Dalam pelaksanaan survei, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, pengukuran antropometri, dan pengukuran biomedis yang mencakup pemeriksaan gigi dan mulut.
BACA JUGA:Tahu Diburu Polisi, Si Kembar Rihana - Rihani Selalu Berpindah Tempat
Kepala BKPK Syarifah Liza Munira mengatakan data yang dihasilkan dari SKI akan diolah jadi informasi untuk pembangunan kesehatan dan sebagai rancangan RPJMN 2025-2029.
"Hasil SKI 2023 akan dimanfaatkan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk pengembangan RPJMN oleh Bappenas. Kabupaten/kota dapat menggunakan data SKI 2023 untuk perencanaan, pemantauan, penerapan dan evaluasi program-program kesehatan dengan berbasis bukti," ucap Liza.
Selanjutnya, komposit beberapa indikator SKI 2023 juga dapat digunakan dalam menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia yang dapat menunjukkan gambaran disparitas pembangunan kesehatan antar daerah di Indonesia.
Sampel survei terdiri dari kategori rumah tangga dan kategori rumah tangga Balita. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kemenkes Pretty Multihartina menjelaskan desain metodologi SKI adalah 'Potong Lintang' menggunakan kerangka sampel BPS sebanyak 34.500 blok sensus yang masing-masing blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga sehingga ada 345.000 rumah tangga.