"Kadang masyarakat mudah sekali terkecoh bahkan terprovokasi dengan mention atau pesan negatif yang datang dari berbagai lini aplikasi media sosial. Kritik penting bagi kami, tapi informasi sesat yang digulirkan, sungguh kami sayangkan," kata Indra Gunawan.
Apa sebenarnya yang menjadi kendala secara umum dalam program PTSL di Kota Depok? Indra Gunawan menyebut sejauh ini ada empat poin.
Pertama, tanah yang harus dianalisis karena gambar di surat ukur (Hasil Ajudikasi tahun sebelumnya) sudah berbeda dengan fisik tanah sekarang.
Kedua, sulitnya Masyarakat menandatangani PBT Klarifikasi karena adanya perbedaan luas (KW1 sampai 3) dan tidak adanya pemilik di lokasi ataupun tidak dikenali oleh RT dan RW sekitar.
Ketiga, sulitnya dalam identifikasi bidang tanah K4 karena keterbatasan informasi dari surat ukur maupun warga setempat.
BACA JUGA:OPM Papua Pecah, Sebby Sambom Ancam Habisi Jeffrey P Bobanak dan Egianus Kagoya
Keempat, kurangnya dukungan dari perangkat kelurahan yang menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi untuk tanah non hunian (kebun, sawah) karena pemilik tanahnya berada di luar Daerah.
Selain problem di atas muncul pula kompleksitas administrasi. Karena proses pendaftaran tanah membutuhkan dokumen-dokumen yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
"Namun, tidak jarang masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan memahami dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dapat memperlambat proses pendaftaran dan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat," jelas Indra.
"Belum lagi kendala lain yang dihadapi oleh BPN Kota Depok adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang terlibat dalam program PTSL mungkin tidak mencukupi untuk menangani jumlah pendaftar yang banyak," pungkas Indra Gunawan.