JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas membahas soal fenomena adanya tenaga honorer titipan di kementerian/lembaga.
Pegawai titipan, kata Abdullah Azwar, menjadi salah satu godaan tersendiri dari masing-masing pemimpin daerah.
Abdullah Azwar pernah mendapat pengalaman seperti itu kala masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, 2010-2015 dan 2016-2021.
Hal tersebut disampaikan Abdullah Azwar Anas saat meresmikan 14 Mal Pelayanan Publik di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juli 2023.
"Bapak atau ibu (bupati), kalau menerima terus (ada pegawai titipan), apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk, orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga, saudara, 'hei apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu'. Itu godaan-godaan," ucap Anas.
"Apa gunanya kau jadi sekda (sekretaris daerah) kalau adik mama-mu pun enggak bisa kau bantu. Yang gini-gini akhirnya satu tambah satu, akhirnya 50 orang dengar, titip semua," lanjutnya.
Akan tetapi Anas mengaku selama 10 tahun bekerja sebagai pejabat daerah, ia tak pernah memasukkan pegawai titipan.
BACA JUGA:Skenario Penghapusan Honorer Dimulai, Menpan RB Jelaskan Ini
Ia menyebut lama kelamaan orang akan semakin seenaknya sendiri untuk menitip mempekerjakan seseorang.
"Karena sekali bupati titip, ditunggu saja, meski direkturnya bilang 'hei jangan bilang-bilang ini titipan bupati', nanti ketemu DPR, 'jangan bilang-bilang ini titipan bupati', akhirnya semua orang nitip," tutur Anas.
Sewaktu masih menjabat sebagai bupati Banyuwangi, Anas mengaku memmbuat kesalahan yakni tidak banyak mlakukan kontrol jumlah tenaga honorer di instansinya tersebut.
"Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ini, kan, kadang honorernya enggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka, begitu didata, jumlahnya ribuan," pungkasnya.