Menurut Fahmi, Kementerian BUMN perlu mempertimbangkan posisi Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi backbone mensubsidi beberapa Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II. Kecuali Kementerian BUMN berani mengalihkan pengelolaan Bandara-bandara rugi ke Kementerian Perhubungan.
BACA JUGA:Roy Suryo: Foto Pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan Syahrul Yasin 100 Persen Asli
“Harapannya Kementerian BUMN tidak melakukan spin off pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta, yang secara kinerja keuangan menjadi backbone dari pendapatan PT Angkasa Pura II. Pendapatan Bandara Soekarno-Hatta adalah penopang kinerja oparasional keselamatan dan keamanan Bandara-bandara rugi yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II," tuturnya.
"Kami juga berpesan kepada Kementerian BUMN dan Injourney, agar tidak hanya memikirkan penyelesaian masalah dalam jangka pendek saja, tetapi mempertimbangkan juga terhadap dampaknya dalam jangka panjang. Tentunya ini menjadi penting fungsi pengawasan banyak pihak dalam setiap aksi-aksi korporasi yang diambil, agar tidak ada korban terhadap apapun kebijakan yang akan diputuskan, khususnya terhadap keberlangsungan perusahaan milik negara ini," pungkasnya.