“Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diketahui berdasarkan data dari Opentender.net yang ICW cek, ikut mengadakan zero click sejak tahun 2017-2018, maka kami bermaksud untuk minta informasi kontrak pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata Tibiko di Gedung Divisi Humas Polri, Senin, 10 Oktober 2023.
BACA JUGA:Rencana Spin Off Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali Terungkap Tujuannya
Menurutnya, Pegasus itu berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, alat tersebut sangat canggih.
"Kenapa? karena dengan metode yang cukup canggih, alat sadap ini bisa digunakan tanpa cara yang biasanya diterapkan dalam pernyadapan. Misalnya, mengakses dokumen maupun mengakses tautan khusus gitu," ungkapnya.