Kelompok-kelompok tersebut, yang dikenal sebagai bandit , menyerbu desa-desa, menyerang jet tempur angkatan udara dan kereta api , dan menculik orang-orang dari segala usia, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan uang tebusan.
BACA JUGA:Boikot Produk Pro-Israel Terbukti Ampuh, Starbucks Angkat Kaki Kibarkan Bendara Putih!
BACA JUGA:2 Kapal Jadi Sasaran Rudal Houthi Yaman: Mereka Dukung Israel
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pemboman terbaru ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga, mengingatkan banyak orang akan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela oleh pasukan keamanan Nigeria yang telah menimbulkan kekhawatiran dari sekutu Barat, termasuk Amerika Serikat.
Kepala divisi tentara Nigeria yang bertanggung jawab atas operasi di Kaduna, seperti dikutip oleh pemerintah negara bagian, mengatakan selama pertemuan keamanan pada hari Senin bahwa operasi drone adalah operasi rutin.
“ Tentara Nigeria menjalankan misi rutin melawan teroris tetapi secara tidak sengaja [tindakannya] berdampak pada anggota masyarakat,” sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri Negara Bagian Kaduna mengutip pernyataan Mayor Jenderal Valentine Okoro, kepala divisi militer.
“ Upaya pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, puluhan korban luka telah dievakuasi” ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, kata Komisaris Keamanan Kaduna Samuel Aruwan.
BACA JUGA:Kasus Covid-19 di Malaysia dan Singapura Melonjak, Indonesia Juga Meningkat?
BACA JUGA:Tank Israel Mulia Bergerak Menuju Khan Younis di Gaza, Jebakan Hamas Menanti!
Angkatan udara Nigeria mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan operasi apa pun di Kaduna pada Minggu malam, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mengoperasikan drone bersenjata tempur di wilayah tersebut.
Juru bicara militer Nigeria tidak segera menanggapi permintaan komentar tersebut.
Media lokal melaporkan bahwa penduduk desa meninggalkan daerah tersebut, takut akan serangan pesawat tak berawak lagi.
Para aktivis mengatakan bahwa insiden serupa tidak pernah diselidiki di masa lalu, sehingga menyebabkan para korban dan penyintas tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan yang memadai.
Sani, gubernur negara bagian tersebut, mengatakan para pejabat dikirim ke desa tersebut untuk bertemu dengan keluarga korban dan penyelidikan sedang dilakukan.
BACA JUGA:Ekspansi Israel Tak Hanya Ramallah dan Gaza, Erdogan: Mekah dan Madinah Terancam!