Rapat koordinasi nasional pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan agenda peluncuran sistem pengawasan katalog elektronik ini juga dihadiri oleh perwakilan APIP dari 11 Kementerian atau Lembaga dan 34 pemerintah provinsi.
Dalam hal ini juga diwajibkan menyampaikan hasil pengawasan atau audit berkala atas pengadaan menggunakan katalog elektonik sebagai pelaksaan stranas PK.
Niken juga menegaskan, fitur pengawasan katalog elektronik ini merupakan wujud implementasi aksi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang didorong oleh stranas PK.
"Untuk pengambangan kedepannya akan terus dilakukan sampai dengan fitur ini dapat memberikan early warning terhadap potensi fraud atau korupsi," tutup Niken.
(Ayu Novita)