JAKARTA, DISWAY. ID – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi menegaskan, bahwa PJ Gubernur Heru Budi Hartono prinsipnya tidak pernah menginstruksikan pemotongan anggaran.
Hal itu menjawab polemik isu pencabutan KJMU.
"Kami di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan arahan kebijakan beliau (PJ Gubernur)," ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
BACA JUGA:624 Mahasiswa Tak Layak Terima KJMU, Dukcapil DKI Tegaskan 3 Hal Ini Jadi Syarat Pencatatan Data
Tapi menurutnya, gubernur memiliki prioritas pembangunan tersendiri.
Salah satunya adalah kemiskinan.
Seperti yang diketahui prioritas pembangunan itu ada 6.
Program itu antara lain, penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
"Nah ini kemiskinan, penanggulangan penurunan ekonomi ya kita yang menerjemahkan," tutur Michael menggebu.
BACA JUGA:DPRD DKI Cecar Pemprov DKI Hapus KJMU: Harus Jujur dan Disampaikan ke Publik!
Dia mengaku bahwa ketika ada kesalahan dalam proses mendata keuangan, merupakan tanggung jawab pihaknya.
Bukan atas perintah dari Gubernur.
"intinya adalah pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin tepat sasaran. Beliau hanya mengarahkan seperti itu ya kita yang menterjemahkan," tuturnya.
"Ketika ada salah hitung ya kita perbaiki. tidak mungkin juga 100% ngitungnya benar pada saat penganggaran," tambahnya.
Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pemotongan anggaran KJMU yang merupakan salah satu program penting dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa.