Seangkan kaitannya dengan pencabutan izin tambang hingga gurita bisnis Bahlil tersebut, menurut Jatam terdapat dugaan kuat kental dengan praktik korupsi politik yang melibatkan Presiden Jokowi.
Hal tersebut semakin jelas saat Bahlil diduga tebang pilih dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, dengan mematok tarif atau fee terhadap sejumlah perusahaan.