JAKARTA, DISWAY.ID-- Disebut hak angket terkait kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak jadi terlaksana di DPR, elite PKS dan PKB bereaksi.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera langsung hubungi anggota Fraksi PKB yang akan turut mengajukan hak angket tersebut.
Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburrokhman menyebut hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak akan terwujud.
BACA JUGA:Nasib Hak Angket Kecurangan Pemilu Tidak Menentu dan Layu
Hal itu karena, kata Habiburrokhman, masa sidang DPR sudah ditutup.
"Yang jelas angket nggak jadi ya, Ini (masa sidang DPR) udah ditutup ya kan," kata Habiburokhman di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024.
Atas pernyataan itu, Mardani Ali Sera menjelaskan upaya pengajuan hak angket agar berlanjut.
"Mestinya jalan terus. Bagian dari upaya untuk menguji kematangan demokrasi kita," kata Mardani kepada wartawan.
Mardani mengungkapkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB terkait pengajuan hak angket di DPR tersebut.
BACA JUGA:Puan Maharani Geleng-geleng Kepala Saat Ditanya Hak Angket
Dengan menghubungi Luluk, dirinya diberitahu bahwa sejumlah anggota fraksi PKB telah menandatangani surat pengajuan hak angket.
Seperti diketahui untuk mengajukan hak angket sebagai syaratnya yaitu minimal ditandatangani oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi.
"Ketemu Mba Luluk Hamidah PKB. Kata beliau beberapa dari FPKB bahkan sudah tanda tangan. Kan cukup 25 anggota dari dua fraksi," ucapnya.
Wacana hak angket hingga kini belum ada kepastian. Setidaknya ada anggota DPR RI dari tiga fraksi yaitu PKB, PKS, dan PDIP yang menyuarakan ihwal penggunaan hak angket pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan, awal Mei lalu.
Sejumlah Anggota DPR RI juga sempat mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan, terutama dari pihak yang mendukung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.