Pada saat itu Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko merilis larangan agar masyarakat tidak melihat Gerhana Matahari Total secara langsung.
Masyarakat dipaksa berada di dalam rumah. Mereka hanya dibolehkan menyaksikan terjadinya Gerhana Matahari Total dari siaran langsung TVRI saja.
Tak berhenti di situ, pasukan militer ABRI (saat ini TNI) dikerahkan untuk melakukan pengamanan.
Siapapun yang berada di luar ruangan diminta untuk kembali ke dalam.
Fenomena Gerhana Matahari saat itu digambarkan oleh pemerintah begitu menyeramkan.
Salah satu alasan kuat adalah jika Gerhana Matahari dilihat langsung dengan mata telanjang diklaim dapat berdampak radiasi infra merah, lontaran partikel-partikel gas dari matahari.
Di beberapa daerah di Jawa Timur kepolisian dan militer bahkan menyita sejumlah teropong untuk melihat Gerhana Matahari.
Semua masyarakat akhirnya patuh dan hanya dapat melihat Gerhana dari layar televisi yang saat itu gambarnya masih hitam putih.
Tak kalah menarik, hewan-hewan peliharaan dan ternak diamankan dari berbagai pengelihatan Gerhana Matahari. Lubang-lubang rumah disumbat dengan berbagai benda.
Sampai-sampai RSUD Dr Sardjito Yogyakarta membentuk tim khusus untuk menangani korban dampak melihat langsung Gerhana Matahari.
Tindakan pemerintahan Soeharto terhadap fenomena Gerhana Matahari dianggap berlebihan terhadap masyarakat.
Kritikan itu datang dari Universitas Gadjah Mada dari Pusat Penelitian dan Studi Lingkungan Hidup. Demikian data Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (kini KRJogja.com).
Gerhana Matahari di Indonesia Lainnya
Dalam beberapa tahun terakhir sejarah Gerhana Matahari (GMT) kembali terjadi di Indonesia.
Momen paling tak terlupakan yakni Gerhana Matahari Total pada 16 Maret 2016 lalu.
Wilayah Indonesia bagian timur dan beberapa daerah lain seperti di di Padang, Sumatera Barat, dapat melihat Gerhana Matahari Total saat itu.