BACA JUGA:Palang Pintu Perlintasan KA Bukan Tanggung Jawab KAI, Berikut Aturannya!
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah satu penjabat Israel pada hari Kamis lalu.
Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya, membenarkan laporan di surat kabar Israel Yedioth Ahronoth yang merinci pembicaraan diam-diam selama berbulan-bulan antara Yerusalem, Jakarta, dan Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Mathias Cormann.
Normalisasi akan menandai perubahan yang signifikan bagi Indonesia pada saat sentimen anti-Israel di dunia Muslim semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat perang di Jalur Gaza.
BACA JUGA:Contraflow Kembali Diterapkan di Tol Jagorawi
BACA JUGA:Israel Klaim Indonesia Siap Kerjasama Buka Hubungan Diplomatik Demi Gabung OECD
Hubungan tersebut juga akan mengakhiri penolakan Israel terhadap bergabungnya Indonesia ke OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
OECD sendiri memulai proses memasukkan Jakarta ke forum 38 negara tersebut pada bulan Februari, namun Israel dilaporkan keberatan dengan aksesi tersebut karena kurangnya hubungan diplomatik.
Hal ini mendapatkan tanggapan dari Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 serta Anggota FPKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS 2015-2025.
BACA JUGA:Berkah Lebaran, Penjual Bunga Tabur di TPU Semper Raup Untung Hingga 10 Kali Lipat
Menurut Hidayat di akun X@hnurwahid menuliskan jika berita yang sumbernya dari israel ini sudah dibantah resmi oleh Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Sedangkan pihak pemerintah melalui juru bicara Kemnlu, Lalu M Iqbal mengatakan bahwa Istana Kepresidenan membantah pemberitaan media asing yang menyebutkan Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel
Lalu mengatakan jika semua yang dilakukan Menlu selalu sesuai arahan Presiden.
Selain itu Menlu juga selalu melaporkan setiap selesai kegiatan yang beliau hadiri atau kejadian-kejadian penting di dunia yang perlu menjadi perhatian Presiden.