Jawaban: Caranya adalah dengan mencoret pemilih yang tak memenuhi syarat sebagai pemilih, menambah pemilih baru, dan memperbaiki atau melengkapi elemen daftar pemilih.
11. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara?
Jawaban: Ya, hal itu sesuai dengan pasal 391 UU No 7 Tahun 2017. Pasal itu berisi TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya. Caranya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
12. Dalam pelaksanaan pemilu, ada yang disebut sebagai Model C6-KPU. Apakah Anda tahu jenis model apa itu?
Jawaban: Model C6-KPU adalah model surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
13. Apa saja tugas dan wewenang dari Anggota PPS? Sebutkan di antaranya.
Jawaban: Salah satu wewenang anggota PPS adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS yakni melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah diterima dari KPPS. Dan menyampaikannya ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK terkait.
14. Coba jelaskan pengertian Kolektif Kolegial.
Jawaban: Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk pada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
15. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk posisi ini?
Jawaban: Saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas. Saya juga akan berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum berlangsung secara luberjurdil.
16. Kegiatan apa yang dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
Jawaban: Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
17. Sebutkan apa saja asas Pemilu!
Jawaban: Dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil disingkat Luberjurdil. Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 2.