JAKARTA, DISWAY.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang yang terdiri dari enam anggota.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang pejabat Israel pada Senin, 17 Juni 2024.
Langkah ini telah diantisipasi luas setelah mantan jenderal berhaluan tengah, Benny Gantz, meninggalkan pemerintahan.
Netanyahu saat ini diprediksi akan mengadakan konsultasi mengenai situasi perang di Gaza dengan sekelompok kecil menteri, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang sebelumnya menjadi anggota kabinet perang.
Perdana Menteri telah dihadapkan pada tuntutan dari mitra dalam koalisinya yang berhaluan nasionalis-agama, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, untuk dimasukkan ke dalam kabinet perang.
Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dengan mitra internasional, termasuk Amerika Serikat.
Pembentukan forum ini dilakukan setelah Gantz bergabung dengan Netanyahu dalam pemerintahan persatuan nasional saat awal perang pada bulan Oktober 2023.
Forum tersebut juga mencakupmitra Gantz, Gadi Eisenkot, dan Aryeh Deri, ketua partai keagamaan Shas, sebagai pengamat.
BACA JUGA:Dengan Terpaksa Netanyahu Setujui Permintaan Gencatan Senjata Joe Biden, Tetap Ngotot Habisi Hamas
Gantz dan Eisenkot meninggalkan pemerintahan pekan lalu, merespon apa yang mereka anggap sebagai kegagalan Netanyahu dalam menyusun strategi perang di Gaza.
Adanya ketegangan internal dalam koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu telah menjadi topik pembahasan penting, terutama dalam upaya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Netanyahu kini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam membangun kembali kabinet perang dan mengatasi ketegangan dan ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak.
Dalam situasi yang demikian, perlunya kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terkait.
BACA JUGA:Netanyahu Meradang Atas Pengakuan Palestina Sebagai Negara Merdeka oleh 146 Negara Dunia