Langkah Prabowo Putuskan Indonesia Masuk Board of Peace Sudah Tepat, Pasbata Mendukung Penuh!

Langkah Prabowo Putuskan Indonesia Masuk Board of Peace Sudah Tepat, Pasbata Mendukung Penuh!

PASBATA minta publik tak terprovokasi isu kerja sama Board of Peace dan menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat-Photo Pool - WEF 2026-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut serta dalam Board of Peace (BoP) dinilai tepat sebagai solusi rekonsiliasi Palestina. 

Ketua Umum PASBATA PRABOWO, David Febrian, menegaskan bahwa langkah Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam kerja sama Board of Peace bersama Amerika Serikat merupakan kebijakan diplomasi perdamaian, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu.

BACA JUGA:Ekspor Indonesia Tembus USD 282,91 Miliar, Ditopang Industri Pengolahan

BACA JUGA:Arab Saudi Laksanakan Tarawih 10 Rakaat di Masjidil Haram dan Nabawi Selama Ramadan 2026

Menurut David, isu tersebut sengaja dipelintir oleh kelompok musuh politik yang tengah membangun narasi menyesatkan, seolah-olah Indonesia mendukung Israel. 

Dia menilai pola semacam ini bukan hal baru dan selalu muncul setiap kali pemerintah mengambil langkah strategis di tingkat global.

"Ini pola lama. Mereka memotong konteks, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini berpihak pada penjajahan. Rakyat jangan dibodohi dengan cara-cara seperti ini," tegasnya, Senin, 2 Februari 2026.

BACA JUGA:Prabowo: Kalau Ada Kader Gerindra Brengsek, Saya Tangkap!

BACA JUGA:Fakta 'Mengerikan' Kebocoran Gas Asam Nitrat di PT Vopak Indonesia: Anak dan Lansia Hati-hati!

Ia menjelaskan bahwa Board of Peace bukan aliansi militer, bukan dukungan perang, dan bukan pengakuan terhadap pendudukan ilegal. 

Kerja sama tersebut merupakan ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, di mana Indonesia justru membawa nilai keadilan, hukum internasional, serta perlindungan rakyat sipil ke forum global.

David menegaskan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah. 

Setiap upaya menggiring opini sebaliknya merupakan rekayasa politik yang bertujuan melemahkan legitimasi kepemimpinan nasional dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara.

BACA JUGA:Arab Saudi Laksanakan Tarawih 10 Rakaat di Masjidil Haram dan Nabawi Selama Ramadan 2026

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads