BACA JUGA:Pendaftaran Beasiswa JFLS Dibuka 20 Juni 2024, Cek Program Apa Saja yang Tersedia
BACA JUGA:Bongkar Borok Marshel Widianto, Nikita Mirzani Ngaku Tak Masalah Dijauhkan Geng Raffi Ahmad
“Data itu hingga saat ini ada dalam data base saya dan saya juga dapat datanya dari orang dalam,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang ada dan dari laporan yang diterimanya, menurut Sugeng negara Indonesia penegakan hukumnya ‘seolah-olah’ dan kanapa judi tidak dilegalkan saja.
Masih dengan Sugeng, jika dilegalkan maka pemerintah bisa mengontrol bandar-bandar sehingga mereka tidak bisa memainkan sistem.
Selain itu juga dapat membatasi siapa saja yang bisa bermain dan membuat berbagai regulasi yang ketat dalam mengatur perjudian.
Sedangkan menyinggung tentang Satgas Judi yang dibentuk pemerintah, menurut Sugeng jika pemerintah tidak punya akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas mereka hanya pada pimpinannya saja.
BACA JUGA:Pemuda Pancasila Bakal Sanksi Berat Anggotanya yang Tidak Dukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
“Jika pemerintah tidak memiliki akuntabilitas publik yang baik, saya tidak percaya ini akan bisa selesai,” tegasnya.
Sugeng berharap jika Satgas Judi yang dibentuk dapat membeberkan ke publik apa saja yang telah dikerjakan sehingga masyakarat mengetahui perkembangnnya,” pinta Sugeng.
Ribuan Rekening Diblokir
Tak lama setelah dibentuk Satgas langsung mulai bergerak dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatatkan terdapat 4.000 sampai 5.000 rekening yang mencurigakan terindikasi judi online.
BACA JUGA:Ini Dia Pemenang Lelang Mobil Rubicon Mario Dandy, Kejari Jaksel Langsung Serah Terima
BACA JUGA:Gegara Jalan Licin, Pemotor Wanita Tewas Terlindas Truk Trailer di Cilincing
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hadi yangb menjelaskan bahwa ribuan rekening tersebut telah dilaporkan PPATK ke penyidik Bareskrim Polri.