JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya buntut peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh Ransomware.
Menurutnya, hal tersebut telah dievaluasi semuanya.
BACA JUGA:Menkominfo Didesak Mundur Imbas Gangguan Server PDN, Projo: Motifnya Politis!
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah peretasan PDN. Ia pun meminta agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back-up semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," tegasnya.
BACA JUGA:Kementerian Kominfo Serahkan 10 Ekor Sapi, Budi Arie : Idul Adha Jadi Momen Kepedulian Bagi Sesama
Seperti diketahui, buntut runtuhnya server Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas ransomware dalam sepekan terakhir membuat desakan Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
Pantauan Disway.id hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 16.09 WIB, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Voice itu sudah ditandatangani 16.244 orang dari target 25.000.
Petisi itu dibuat pada 26 Juni 2024. Petisi dalam laman change.org memuat gambar foto Budi Arie dan diberi kartu merah.
"Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini. Selain itu, Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan. Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" bunyi keterangan dalam laman change.org.