JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan koordinasi dengan Pemprov untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi pada konsumen.
Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
BACA JUGA:Jangan Lupa! Begini Cara Penukaran Tiket Final Four Proliga 2024 Pembelian di Aplikasi PLN Mobile
Dalam melakukan pengawasan BBP subsidi, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
"Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah," terangnya Jumat 12 Juli 2024.
"Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” sambungnya.
Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.
BACA JUGA:PLN Ajukan 3 Triliun PMN 2025 Untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil
BACA JUGA:DPR RI Puji Kemajuan PMN Era Erick Thohir: Dulu Utang, Sekarang Dividen dari BUMN
Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait konsumen pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.
Erika berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume.
"Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.