JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi dilaporkan ditangkap oleh otoritas Arab Saudi sejak satu bulan terakhir.
Supadi yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditahan atas dugaan pelanggaran keimgrasian haji.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya terus memantau kasus yang menimpa kadernya itu.
BACA JUGA:KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim
Namun, proses pemantauan tidak mudah karena kasusnya terjadi di Arab Saudi.
"Kami selalu mantau, melalui Pak Sekjen, tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi. Kami sambil usaha untuk mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan oleh kerajaan Arab Saudi," ujarnya di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juli 2024.
DPP PPP juga akan melakukan kajian terkait pelanggaran yang dilakukan kadernya itu. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar sosialisasi agar jamaah haji tertib terkait keimigrasian.
"Kalau ada pelanggaran ya kami akan berikan pendampingan sepenuhnya," tuturnya.
BACA JUGA:Didukung PPP Maju Pilkada Jatim 2024, Khofifah: Terima Kasih Telah Diberi Kepercayaan
Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah dikabarkan melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua DPRD Rembang Supadi, yang selama sebulan terakhir ditahan di Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji.
Berdasarkan keterangan dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, Jumat, Supadi atau STR ditangkap di Mekkah pada 9 Juni 2024. Tak hanya STR, empat WNI lainnya, yaitu JSA, ALD, MII, dan MPN, juga ikut ditangkap.
"Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi. Dalam penangkapan tersebut ditahan pula beberapa barang bukti berupa uang sebesar 95.000 riyal, printer, dan kartu tanda pengenal," kata Judha melalui pesan singkat.
BACA JUGA:Sri Antika Ditangkap Dugaan Narkoba di Gambir, DPW PPP Banten: Mantan Caleg
Setelah mengetahui kabar penangkapan tersebut, KJRI Jeddah segera melakukan langkah-langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI.